KULIAH ONE ASIA FOUNDATION MINGGU KE 5

Rabu, 06 Mei 2015 - 15:01:15 WIB

The Role of PPP in Financing


Apa itu PPP? Yaitu sebuah sistem yang mengatur regulasi ekonomi yang membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan sehingga mampu mendapatkan keuntungan optimal dan mengurangi risiko sebelum mencapai kesepakatan perjanjian antara pihak swasta dan sektor publik atau pemerintah (Public Private Partnership). 

Seperti diketahui, pembangunan menjadi salah satu sektor yang paling gencar dilakukan pemerintah Indonesia, tetapi membangun sebuah infrastruktur yang besar dan berskala nasional tidaklah semudah yang dibayangkan. Lemahnya pengetahuan tentang sistem atau prosedur-prosedur, birokrasi yang masih berbelit-belit, masalah pembebasan lahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem atau badan yang dapat memecahkan segala masalah tersebut, agar tercapai pembangunan yang diinginkan. Tentu hal ini semua tidak bisa terwujud hanya mengandalkan peran pemerintah saja, dibutuhkan juga kerja sama dengan pihak swasta. Sistem yang dimaksud ialah PPP, di mana Indonesia dalam hal ini sedang terus memperbaiki sistem PPP guna mencapai kemajuan bersama. Ada sebuah lembaga atau organisasi yang menaungi bidang penelitian ekonomi di timur Asia yang kini sudah ada di Indonesia, yaitu ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia). 

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai motor dalam pembangunan bangsa, harus mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam pembangunan dengan cara merangkul bernagai pihak seperti swasta dan masyarakat pada umumnya. Sebelum melakukan kerja sama ini, pemerintah harus memiliki data yang valid mengenai infrastruktur yang akan dibangun, seperti berapa dana terendah yang kira-kira diperlukan dan bagaimana agar pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat penuh bagi masyarakat.Seperti contoh pembangunan double track kereta api, menjalin kerja sama dengan swasta dengan kontrak, pemerintah akan membayar bilah pihak swasta bisa memberikan service delivery perform yang diinginkan. Misalnya, kenyamanan ketika menggunakan kereta api, ketepatan waktu tempuh kereta api, andaikan masyarakat merasakan ketidaknyamaman dalam menggunakan kereta api atau kereta yang sering terlambat datang, pemerintah berhak untuk tidak membayar full pihak swasta, sesuai isi perjanjian yang telah disepakati. 

Di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei, juga sama seperti Indonesia sedang melakukan pembangunan di mana-mana. Negara- negara tersebut juga memberlakukan sistem PPP guna memperlancar pembangunan, sama halnya seperti Indonesia, ternyata negara Asia lainnya juga memiliki masalah dalam pembangunannya, seperti masalah SDM yang masih belum banyak tersedia, pihak swasta yang masih enggan bekerja sama karena sedikitnya keuntungan yang didapat, atau permasalahan data yang tidak valid, sehingga menyembabkan pembangunan yang terus tertunda. 

Dalam hal ini sebenarnya baik Indonesia ataupun negara Asia lainnya juga memiliki kelebihan masing-masing, seperti Indonesia yang memiliki SDM yang banyak, SDA yang cukup melimpah tersedia; berbeda dengan Singapura yang hanya sedikit penduduknya dan memiliki SDA yang tidan banyak. Namun, bagi Singapura, karena memiliki wilayah yang kecil, hal itu mempermudah proses pembangunan dan pemerataan di sana. Tentunya hal tersebut tidak mudah dilakukan di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas untuk melakukan proses pemerataan pembangunan. Belum lagi kelebihan atau kekurangan yang dimiliki oleh setiap negara Asia lainnya dibandingkan dengan Indonesia. Sebenarnya hal ini bila ditelususri lebih dalam lagi dapat disikapi dengan memaksimalkan kelebihan yang dimiliki untuk memaksimalkan pembangunan. Indonesia dalam hal ini memiliki potensi semua kelebihan yang dimilki oleh negara lain bila saja pemerintah Indonesia bisa mengelola negaranya dengan baik dan bertanggunjawab. (humas)